• 21-03-2025
• PERPAMSI

Tenaga Ahli PERPAMSI, Agus Sunara, menegaskan pentingnya konsolidasi dalam pengadaan sektor industri air minum. Menurutnya, sejak akhir 2024, LKPP dan PERPAMSI intens berdiskusi untuk mendorong integrasi sistem pengadaan digital melalui e-Katalog dan e-Purchasing.

“Kalau melihat pengadaan di BUMD AM, angkanya sangat besar. Untuk pergantian meter air saja, jika dilakukan secara rutin setiap lima tahun, nilai belanjanya bisa mencapai Rp1 triliun. Belum lagi pengadaan sambungan baru, yang setiap tahun ditargetkan sekitar 2-3 juta sambungan untuk mengejar cakupan layanan dari 22 persen menjadi 40 persen,” ujarnya.

Pengadaan bahan kimia, lanjut Agus, juga menyentuh angka hampir Rp1 triliun setiap tahunnya. Sementara, belanja distribusi jaringan pipa—yang menjadi bagian terbesar dari belanja modal (Capex)—menyumbang lebih dari 60 persen dari total anggaran.

Direktur Eksekutif PERPAMSI, Subekti, menguatkan pandangan tersebut. Ia menyebut, dengan target Presiden Prabowo untuk meningkatkan cakupan layanan air perpipaan hingga 40 persen dalam lima tahun, potensi belanja pengadaan barang dan jasa oleh BUMD AM bisa menembus Rp21 triliun.

“Ini adalah ukuran pasar yang luar biasa. Untuk bahan kimia saja, porsinya sekitar empat persen dari total Rp21 triliun, dan itu belum termasuk komponen pembelian curah. Jadi, sebenarnya potensi belanjanya jauh lebih besar,” jelas Subekti.

Dari sisi kinerja, saat ini jumlah sambungan rumah tangga air perpipaan secara nasional baru mencapai 13,6 juta, atau sekitar 22,17 persen dari total kebutuhan. Terdapat kapasitas idle sebesar 27 ribu liter per detik yang bisa dimanfaatkan untuk menambah 2-3 juta sambungan baru. Sementara, rata-rata tingkat pergantian meter air nasional mencapai 12,68 per tahun, bahkan di Provinsi Banten mencapai 24 persen.

Investasi sejumlah BUMD AM besar juga menunjukkan besarnya peluang tersebut. Tahun 2025, investasi BUMD AM Surabaya mencapai Rp500 miliar, Kota Bogor Rp106 miliar, Kota Palembang Rp158 miliar, Kabupaten Bandung Rp24 triliun, dan Kota Bandung Rp50 miliar. Angka tersebut belum termasuk investasi melalui skema kerja sama business to business (B to B).

Jika diperinci, komposisi investasi terbesar masih didominasi pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) sebesar Rp245 miliar, diikuti pengadaan bahan kimia Rp51 miliar, serta kebutuhan mekanikal dan elektrikal sekitar Rp3,5 miliar. BUMD AM DKI Jakarta bahkan menargetkan penambahan satu juta sambungan pelanggan dalam lima tahun mendatang, dengan proyeksi investasi sekitar Rp4 triliun per tahun.

Melihat besarnya angka-angka tersebut, maka potensi pengadaan barang dan jasa oleh anggota PERPAMSI sangat signifikan. Karena itu, internalisasi sistem pengadaan yang terkonsolidasi melalui e-Katalog bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjawab tantangan pelayanan air minum yang berkelanjutan.

“Dengan sistem digitalisasi pengadaan yang terintegrasi, diharapkan proses belanja akan makin efisien, harga lebih terjangkau, dan pelaporan lebih transparan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi industri dalam negeri sebagai mitra strategis pembangunan sektor air minum,” pungkas Subekti.

Komitmen 5 BUMD AM Besar

Lima BUMD AM anggota PERPAMSI, yakni Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Perumda Surya Sembada Kota Surabaya, Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Perumda Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang, menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait Konsolidasi Pengadaan Sektor Air Minum, Kamis (13/3/2025).

Penandatanganan yang dilakukan di Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu disaksikan oleh para pejabat dari LKPP dan dari PP PERPAMSI. Mereka adalah Dwi Satrianto selaku Plt. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus LKPP dan M Aris Supriyanto selaku Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP. Dari PERPAMSI, hadir Ketua Umum Arief Wisnu Cahyono dan Sekretaris Umum Rino Indira Gusniawan.

Perwakilan 5 BUMD AM yang berkomitmen terhadap Konsolidasi Pengadaan Sektor Air Minum—LKPP.

Langkah awal kolaborasi ini difokuskan pada pengadaan bersama meter air sebagai upaya menciptakan efisiensi biaya pengadaan (procurement cost), penghematan belanja pemerintah, peningkatan value for money, penguatan industri dalam negeri, standarisasi spesifikasi yang lebih tepat guna.

Menurut Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono, inisiatif strategis ini juga memperkuat komitmen pada pengadaan yang bersih dan transparan, sejalan dengan prinsip etika yang ditetapkan oleh LKPP, yakni tanpa konflik kepentingan, tanpa suap, tanpa gratifikasi. Kolaborasi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kualitas layanan yang lebih baik untuk masyarakat. DA/AZ