Kota Bogor Raih Nilai Tertinggi di Indeks WSSI
Indeks ini mengukur tujuh indikator dalam hal kualitas penyediaan layanan. Indikator yang diukur yaitu layanan air minum PDAM, manajemen PDAM, layanan pelanggan PDAM, tata kelola air minum oleh pemerintah daerah, tata kelola sanitasi dan pemerintah daerah, layanan sanitasi dasar, serta transparansi keterlibatan masyarakat.
Sebelumnya, uji coba sudah dilakukan di tahun 2012 terhadap 12 kota/kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2014 diimplementasikan terhadap 50 kota terpilih. Kemudian tahun 2015 dilanjutkan dengan 50 kabupaten lagi. Masyarakat yang disampling sebanyak 300 KK. Untuk PDAM, kota yang dipilih adalah yang memiliki jumlah pelanggan di atas 10 ribu, sementara untuk kabupaten di atas 20 ribu.
Perwakilan IndII, Jim Coucouvinis dalam penjelasannya mengatakan, hasil dari WSSI ini ditujukan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan mutu penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi. Indeks ini dirancang untuk memotivasi pemda agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakatnya.
“Kita menetapkan peringkat berharap agar ada persaingan antar pemerintah daerah. WSSI akan menciptakan persaingan keunggulan penyediaan pelayanan melalui penilaian pubik dan indikator tata kelola dan kinerja,” kata Jim ketika memaparkan hasil survei WSSI di Jakarta, Selasa (4/4).
Menurut Jim, hasil ini bertujuan membantu pemda agar bekerja lebih baik. Selain itu, pemda juga mengetahui telah melakukan pekerjaannya dan juga mengetahui bagaimana memperbaiki layanan air minum dan sanitasi. Disamping itu, lanjutnya, WSSI juga bisa digunakan sebagai alat monitoring untuk melacak perubahan dalam praktik tata kelola dan kinerja dari waktu ke waktu. “Pemutakhiran indeks akan dilaksanakan setiap 2 tahun dengan ranking yang diumumkan ke publik,” katanya.
Selain untuk pemda, hasil WSSI ini juga ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dan juga BPPSPAM. Indeks ini bisa menjadi alat baru BPPSPAM untuk mengukur kinerja dan juga layanan air minum dan sanitasi. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat lebih intens memberikan hibah ke pemda untuk meningkatkan tanggung jawab. “Hasil pengukuran ini memang berbeda dari BPPSPAM. Seperi halnya di olah raga tinju ada versi WBO, WBA dan sebagainya. Terserah pemerintah mau menggunakannya atau tidak, kita hanya memaparkan hasil survei,” tegas Jim.