• 24-09-2025
• PERPAMSI

Tim GHD berbagi hasil kunjungan ke beberapa daerah. Di Jambi, mayoritas meteran masih mekanis dengan kualitas data rendah, sementara di Surabaya kapasitas pabrik meteran lokal telah dikonfirmasi. Tantangan lain muncul dari sistem perpipaan yang beragam, mulai dari baja mekanik, HDPE, hingga PVC, dengan tingkat kebocoran yang masih tinggi. Referensi global, seperti strategi AMI 2.0 di Toronto, menjadi contoh bagaimana data meter pintar bisa digunakan untuk memantau kinerja, mengidentifikasi titik rawan, dan menyusun perbaikan. Indonesia dinilai perlu mengadopsi pendekatan serupa, dengan dukungan regulasi yang lebih adaptif.

Isu manajemen aset mendapat perhatian khusus. Banyak PAM/BUMD AM belum memiliki rencana pembaruan jangka panjang (10-15 tahun), padahal dokumen ini penting sebagai dasar kelayakan pembiayaan. Dalam hal NRW, angka di atas 30 persen umumnya dipicu faktor non-teknis seperti sambungan ilegal, sementara di bawah 30 persen lebih banyak karena teknis. Solusi pengurangan NRW dinilai perlu kombinasi teknologi, analitik, dan penguatan kelembagaan.

Risiko pencemaran air baku juga disorot. Di beberapa daerah, sumber air permukaan tercemar limbah domestik, alga, dan sedimen. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sistem pengelolaan limbah terpusat, misalnya di Surabaya. Pemberi pinjaman internasional menekankan bahwa strategi mitigasi risiko air baku menjadi syarat mutlak pendanaan.

Di sisi lain, fragmentasi pengadaan di setiap PAM dinilai menimbulkan biaya tinggi dan ketergantungan pada vendor. Karena itu, dibahas opsi konsolidasi pengadaan nasional, dimulai dari tiga komponen utama: meteran, pipa, dan bahan kimia pengolahan, dengan kolaborasi bersama LKPP.

Sejak desentralisasi, banyak PAM menghadapi keterbatasan dana. Sekitar 50 persen di antaranya bahkan dalam kondisi keuangan rapuh. Untuk itu, model konsolidasi regional atau sub-holding serta integrasi kelembagaan air dan air limbah dipertimbangkan sebagai jalan keluar.

Dari sisi pembiayaan, PT SMI tengah menjajaki dukungan internasional, sementara PERPAMSI menjalin kerja sama dengan bank daerah dan BPR melalui PERBAMIDA untuk mendukung PAM skala kecil. Namun, semua rencana tetap membutuhkan dukungan politik dari pemerintah daerah.

Di akhir diskusi, beberapa kesepakatan penting tercapai, antara lain: GHD menyiapkan draf laporan Jambi berisi opsi teknis dan pemodelan keuangan; PERPAMSI mengonfirmasi tiga PAM percontohan: besar, menengah, dan kecil/kepulauan; Penyusunan templat pengadaan standar; Rekomendasi kebijakan soal siklus kalibrasi meter; Artikel penjangkauan akan dimuat di Majalah Air Minum PERPAMSI.

"GHD sebagai mentor dalam Kemitraan Operator Air (WOPs), mencontoh praktik kolaborasi seperti TasWater–Mataram dan Yarra Valley–Palembang," ujar Subekti.

Delegasi GHD Kanada dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Januari 2026 untuk menyusun rencana percontohan. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Bogor, Palembang, serta PAM di pulau kecil seperti Bangka Belitung dan Lombok. PERPAMSI akan memberikan rekomendasi terkait PAM serta memastikan kesiapan dukungan politik dari pemerintah daerah. Program percontohan ini diharapkan menjadi aksi nyata transformasi sektor air minum Indonesia menuju layanan yang lebih efisien dan berkelanjutan. AZ