Mengalirkan Apresiasi, Menumbuhkan Komitmen
Di tengah tantangan pemerataan akses air minum dan sanitasi di Indonesia, sinyal positif datang dari ajang Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, 11-13 Juni lalu. Melalui forum ini, PERPAMSI bersama Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang menunjukkan komitmen nyata dalam menyediakan dan mengelola layanan air di daerahnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara langsung menyerahkan penghargaan kepada para kepala daerah—bupati, wali kota, hingga gubernur—yang dianggap berhasil mendorong pemerataan akses air minum dan sanitasi melalui dukungan anggaran, kebijakan, maupun pembinaan terhadap BUMD Air Minum (BUMD AM).
“Selamat kepada para kepala daerah sahabat-sahabat saya. Semoga terus menginspirasi kepala daerah lainnya. Terima kasih kepada PERPAMSI. Saya tunggu diskusi lebih lanjut mengenai penataan kelembagaan air yang lebih efektif,” ujar Bima Arya dalam sambutannya.
Lebih dari sekadar seremoni, penghargaan ini menjadi sinyal penting bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa investasi di sektor air bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga soal keberpihakan dan kepemimpinan.
Kepemimpinan yang mengalir hingga ke desa
Salah satu penerima penghargaan dalam ajang IWWEF 2025, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa capaian teknis pelayanan air minum di wilayahnya saat ini telah mencapai 84 persen, sebuah angka yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Namun, capaian itu belum membuatnya berpuas diri. Dengan penuh semangat, ia menargetkan agar seluruh desa di Kutai Timur, termasuk wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau, dapat segera menikmati akses air minum melalui jaringan perpipaan. “Air adalah hak dasar masyarakat. Tidak boleh ada desa yang tertinggal hanya karena keterbatasan infrastruktur atau kondisi geografis,” tegas Ardiansyah.
Ia menyadari tantangan besar yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan jaringan listrik yang stabil hingga medan yang berat dan menyulitkan mobilisasi peralatan. Karena itu, ia mendorong Dirut Perumdam Tirta Tuah Benua untuk terus melakukan inovasi layanan, baik dari sisi teknologi, model distribusi, maupun pendekatan pembiayaan agar misi pelayanan universal bisa tercapai.
Komitmen kuat terhadap pemerataan air minum juga datang dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang menjadikan pencapaian 100 persen akses air bersih sebagai bagian dari prioritas pembangunan kota yang berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ia menilai bahwa penghargaan yang diterima dari PERPAMSI dan Kemendagri bukan sekadar pengakuan, melainkan juga pengingat atas tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinannya, Pemko Palembang terus memperkuat dukungan terhadap Perumdam Tirta Musi, baik dari sisi pendanaan, pengembangan sistem, maupun kebijakan strategis. Ia menekankan pentingnya konsistensi pembiayaan infrastruktur air minum melalui berbagai skema, termasuk APBD dan potensi kerja sama investasi, untuk memastikan tidak ada warga kota yang tercecer dari layanan air bersih.
“Air minum dan sanitasi adalah wajah dari pelayanan publik yang modern dan berkeadilan. Ini bukan proyek, ini adalah komitmen jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya penuh keyakinan.
Membuka keran kolaborasi
Menurut Ketua Umum PERPAMSI, Arief Wisnu Cahyono, penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang tidak hanya menyediakan dukungan anggaran melalui APBD, tetapi juga memfasilitasi kerja sama dan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU.
“Kota Dumai contohnya. Kepala daerahnya sangat aktif mendukung BUMD AM secara komprehensif, dan hasilnya terlihat pada percepatan capaian layanan serta perbaikan kondisi keuangan BUMD-nya,” tutur Arief.
Ia menegaskan bahwa ke depan, kolaborasi lintas institusi dan akses terhadap pembiayaan kreatif harus terus ditingkatkan agar sektor air minum tidak lagi terhambat oleh batas fiskal atau birokrasi. DA