“Transformasi Sektor Air Minum Menuju Indonesia Emas 2045”
Setelah penyelenggaraan World Water Forum (WWF) 2024 di Bali, bisa dibilang Indonesia Water Forum 2024 dan pameran “Water Indonesia” yang digelar PERPAMSI bekerja sama dengan PT Pamerindo di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran, (28-31/8), adalah agenda water terbesar di Indonesia di tahun 2024. Secara konten, IWF juga relate dengan isu yang dibahas dan direkomendasikan di ajang WWF Bali, yakni terkait rekomendasi transformasi tata kelola SPAM di Tanah Air.
IWF 2024 dibuka Dirjen Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang. Dari Kementerian PUPR hadir Endra S. Atmawidjaja selaku Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sementara dari Kementerian Pertahanan diwakili Mayjen Heri Pribadi selaku Sesditjen Potensi Pertahanan. Tak ketinggalan para tamu undangan/peserta dari berbagai instansi, kepala daerah, direksi BUMD AM anggota PERPAMSI, delegasi Aguas de Portugal, serta para ketua asosiasi air minum di Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Laos sebagai anggota Southeast Asia Water Utility Network (SEAWUN).
Selain diskusi yang menghadirkan narasumber utama dari Aguas de Portugal yang membahas best practice transformasi air di “Negeri para Matador”, di salah satu forum IWF juga digelar diskusi yang membahas kondisi dan isu terkini dari masing-masing negara, sharing pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan air minum dan sanitasi, serta program twinning antarasosiasi.
“Tugas kita bersama menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan dan hutan, serta mewujudkan tata kelola air yang lebih baik ke depan. Mewakili Pak Menteri, selamat atas penyelenggaraan IWF 2024, semga bisa memperkuat jaringan perusahaan air minum, memberikan masukan positif dalam penyusunan kebijakan tata kelola air minum maupun air limbah, serta mendorong inovasi pelayanan,” ujar Moga SImatupang.
"Apabila tidak ditangani secara serius, tentunya sektor air akan menjadi penghambat bagi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045."
Solusi transformasi
Tema transformasi merupakan tindak lanjut dari WWF 2024 di Bali dimana Pemerintah (Kementerian PUPR), Aqua de Portugal (AdP), World Bank dan PERPAMSI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk melakukan transformasi di sektor air minum dan sanitasi. Sesuai dengan tema transformasi, AdP memaparkan best practices transformasi yang dijalankan di Portugal kurang lebih 30 tahun lalu, baik dari tinjauan aspek strategis maupun proses bisnisnya. Demikian juga transformasi yang dijalankan oleh pemerintah Malaysia, Kamboja, Vietnam dan negara-negara ASEAN lainnya.
Menurut Wakil Ketua Umum PERPAMSI Arief Wisnu Cahyono, berkaitan dengan tata kelola, salah satu prasyarat menuju Indonesia Emas 2045 adalah keberhasilan pelayanan di sektor air minum dan sanitasi untuk melahirkan generasi sehat yang kompetitif. Data menunjukkan, di usia 79 tahun Kemerdekaan RI, cakupan pelayanan air minum perpipaan baru menjangkau 20 persen atau sekitar 15 juta sambungan rumah di seluruh wilayah NKRI.
“Apabila tidak ditangani secara serius, tentunya sektor ini akan menjadi penghambat bagi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, dan salah alternatif solusi dibutuhkan transformasi tata kelola air minum yang komprehensif,” kata sosok yang juga Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya, dalam sambutan pembukaan IWF.
Isu perizinan dan pembiayaan
Masih terkait transformasi, Arief juga menyinggung sejumlah kendala, misalnya terkait perizinan air baku yang kerap mengalami kendala yang kompleks dan birokratis. Studi kasus perizinan pada Perusahaan Air Minum (PAM) menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antar-instansi, lambatnya proses perizinan, serta persyaratan yang tidak konsisten menjadi penghambat utama. Kondisi saat ini memerlukan pembenahan untuk memastikan bahwa perizinan berjalan lebih efisien dan mendukung pengembangan infrastruktur air minum.
Kendala lain yakni terkait carut-marut perizinan air baku SPAM. Karenanya, pihak PERPAMSI berharap Pemerintah dapat memperhatikan dan memperbaiki kelemahan regulasi saat ini, misalnya terkait pembatasan pengambilan mata air, PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), Pajak Daerah berupa Pajak Air Permukaan, dan Pajak Air Tanah.
“Agar tidak menghambat cita-cita menuju 100 persen akses air aman di tahun 2045, tentunya Pemeirntah diharapkan dapat mengeksplorasi solusi menyederhanakan proses perizinan air baku SPAM, mengatasi tumpeng-tindih kewenangan, dan mempercepat proses perizinan dalam mendukung pengembangan infrastruktur air minum,” imbuh Arief.
Topik pembiayaan sektor air minum juga menarik untuk ditelisik karena merupakan salah satu faktor kunci untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan penyelenggara SPAM. Dikatakan, beberapa PAM telah berhasil menjajaki investasi dengan skema business to business (b to b) maupun Kontrak Berbasis Kinerja (KBK).
“Namun demikian, jumlah PAM yang mengakses alternatif pembiayaan ini masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan sebuah transformasi untuk memperluas jangkauan alternatif pembiayaan agar lebih banyak PAM yang dapat mengakses pembiayaan tersebut,” pungkas Arief. AZ