SPAM Umbulan Akhirnya Jalan
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, SPAM Umbulan merupakan sumber mata air yang akan menyediakan air bersih bagi 260 ribu kepala keluarga di Jawa Timur. Dengan dukungan VGF, otomatis proyek ini berjalan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
“Jadi ada support cash dari pemerintah pusat terhadap proyek tersebut, sehingga siapa pun swasta yang masuk tidak perlu takut dengan risikonya. Mungkin nanti ada penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),” kata Bambang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/12) seperti dikutip CNN Indonesia.
Bambang menuturkan, proyek KPS dapat berjalan mulus jika ada penanggungjawab proyek kerja sama (PJPK). Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang enggan atau menghindar sebagai PJPK. Sebaliknya, Pemprov Jatim justru bersedia menjadi PJPK untuk proyek air minum Umbulan.
Proyek SPAM Umbulan akan menggunakan skema Built Operate Transfer (BOT) dengan masa konstruksi dijadwalkan 24 bulan dan masa kerja sama 25 tahun sejak tanggal beroperasi komersial.
Kepala Badan Penanaman Modal Jawa Timur Lili Soleh yang juga menjadi ketua panitia lelang proyek KPS SPAM Umbulan mengatakan, proyek tersebut akan mulai dikerjakan pada 2016 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2018.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sejumlah perusahaan lokal maupun asing yang telah lolos pra-kualifikasi. “Sekarang sudah mulai tender. Pra-kualifikasi sebenarnya sudah dilakukan sejak 2012 dan finalnya 31 Desember 2015,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan, proyek SPAM Umbulan meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan SPAM dengan kapasitas 4.000 liter per detik.
Air baku dari proyek akan diambil dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan dan akan didistribusikan melalui pipa transmisi sepanjang 93,7 kilometer untuk menghasilkan air minum curah kepada PDAM di lima kabupaten/kota; Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
Menurutnya lagi, jika proyek ini dilepas ke swasta saja memang kurang menguntungkan secara nilai. Ia mencontohkan jika berhasil berproduksi harga air yang akan dikenakan ke pelanggan adalah Rp 6.700 per meter kubik dan Rp 3.356 per meter kubik apabila dijual ke PDAM. “Tapi dengan adanya VGF, di PDAM bisa menjadi Rp 2.444 dan di pelanggan Rp 3.300 dan ini jauh lebih rendah daripada Rp 4.000 yang sekarang (harus dibayar) di masyarakat,” pungkasnya. (AZ)