PDAM Kabupaten Bogor Perluasan Cakupan Pelayanan
Memiliki luas sekira 2.664 kilometer persegi dan jumlah penduduk 5,132 juta (data 2014), membuat PDAM Tirta Kahuripan harus bekerja ekstra keras untuk memberikan pelayanan air minum yang lebih luas kepada warga. Terlebih, eksistensi Tirta Kahuripan saat ini baru terasa di 25 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor atau baru bisa melayani penduduk di wilayah administratif sebesar 19,68 persen. Total jumlah pelanggan saat ini tercatat sebesar 141.000 SL.
Hal ini menjadi perhatian khusus Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar. Karenanya, sosok yang juga Ketua Dewan Pengawas Tirta Kahuripan meminta jajaran PDAM bisa mengejar target cakupan pelayanan. Di samping itu, ia juga berpesan agar PDAM bisa terus meningkatkan kinerja dan standar pelayanan kepada pelanggan. “Saya apresiasi capaian dan kinerja PDAM. Namun jangan lupa terus tingkatkan pelayanan yang profesional dan perluas cakupan agar kebutuhan air bersih warga bisa dipenuhi,” harap Adang, Selasa (11/7) lalu.
Menanggapi harapan Pak Sekda terkait perluasan cakupan pelayanan, Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Hasanudin Tahir mengaku siap. Salah satu langkahnya, saat ini pihaknya telah membentuk tim percepatan penambahan sambungan langganan. Menurut Hasan, tim tersebut diisi lintas bagian maupun cabang secara terpadu. “InsyaAllah operasional kegiatan tersebut dimulai bulan Juli ini,” katanya.
Dielaskan, tim ini nantinya memiliki program pengentasan dari hulu ke hilir, dalam artian memperhatikan dan mengkaji aspek produksi ketersediaan air, jaringan perpipaan, serta potensi pelanggan. “Mereka akan bergerak dari hulu sampai hilir. Hilir artinya bagaimana wilayah yang belum terlayani bisa dilayani,” ucapnya.
Diakui Hasanudin, saat ini ada 15 kecamatan yang belum terlayani oleh pihaknya. Sehingga diharapkan tim dapat memperluas cakupan wilayah pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. “Targetnya minimal 30 kecamatan dulu. Yang sudah tersambung 141.000 dan kita harapkan sampai 2021 itu sekitar 200 ribuan dari 30 kecamatan,” jelasnya.
Soal kebutuhan anggaran, Hasan mengaku masih harus disusun terlebih dulu. Sebab, hal itu akan tertuang dalam business plan yang baru. Sedangkan business plan yang ada saat ini akan selesai pada akhir 2017. “Nah kita akan menyusun kembali. Di business plan yang baru hingga 2021 itu akan terlihat kebutuhan biaya atau anggarannya,” tutupnya. (Red)