• 21-08-2019
• PERPAMSI

Penayangan dialog ini berangkat dari perintah wapres sebelumnya kepada PDAM di seluruh Indonesia untuk mengejar target penambahan 10 juta sambungan baru sampai tahun 2013, dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2008 terkait restrukturisasi utang PDAM.

Dalam dialog yang dipandu presenter TVRI, Rysti Rustanto, JK yang kala itu menjabat Wakil Presiden pada kabinet periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengucapkan antara lain:

1. Air setara dengan pangan dan energi, bahkan lebih penting

JK menjelaskan, air selama ini antara urusan sosial dan komersial. Maka ia pun menetapkan, air harus diangkat posisinya setara dengan kebutuhan pangan dan energi. Bahkan menurut JK, air lebih penting. “Seberapa banyak pun anda punya beras, tanpa air tidak bisa dimasak.” tukasnya.

2. Jangan main-main dengan air

Ditanya tentang tarik-menarik antara pemda dan PDAM dalam pembiayaan program 10 juta sambungan, JK langsung menjawab, “Gampanglah itu! Pemda, Bupati pasti menginginkan rakyatnya sejahtera, jadi harus ada air. Bupati yang ingin rakyatnya tetap mandi di sungai adalah bupati yang tidak benar.” JK mengungkapkan telah melakukan rapat berkali-kali tentang program ini dan perintahnya pun, ujarnya, sudah berkali-kali. “Ini masalah pokok, jadi janganlah main-main dengan air.”

3. Sediakan air bagi rakyat, utang PDAM bisa direstrukturisasi

JK menyingggung ketidakadilan dalam pelayanan air selama ini. Orang yang lebih mampu mandi dengan air ledeng, sementara orang yang kurang mampu mandi di kali. Orang yang kurang mampu membeli air secara ketengan dengan harga yang jauh lebih mahal untuk keperluan minum dan memasak. JK ingin merombak cara berpikir, sediakan air yang cukup bagi rakyat. Soal utang PDAM, JK menegaskan, dapat direstrukturisasi untuk memudahkan PDAM memberi pelayanan yang sebaik-baiknya bagi rakyat.

4. Target 10 juta sambungan adalah perintah, bukan komitmen

Ditanya apakah yakin program 10 juta sambungan akan tercapai, JK menjawab, “Harus! Sama seperti listrik 10 ribu Megawatt, harus tercapai!” Ketika Ketua Umum PERPAMSI mengatakan komitmen pemerintah daerah sangat menentukan pelaksanaan program, JK menukas, “Ini perintah, bukan komitmen!”

5. Tidak perlu kementerian khusus air

Ditanya apakah Indonesia perlu membentuk kementerian air mengingat kita tertinggal dari negara lain, JK mengatakan tidak perlu. “Sudah ada otonomi daerah, ada PU, ada air, ada perusahaan air, ada uang, ada bank, ada kontraktor, ada pembeli air. Jadi, gabungkan saja. Lagi pula ini adalah masalah lokal daerah-daerah. Lain dari PLN yang bersifat nasional.”

6. Tidak perlu konsultan asing

JK mengatakan, ia tidak suka ada konsultan asing di sektor air minum. “Yang penting bangsa ini harus berpikir. Jangan lagi kalau mau bikin sesuatu, mendatangkan konsultan Jepang, konsultan Prancis. Berpikirlah, selesaikan masalah anda (kita) semua. Kan perusahaan air di Indonesia sudah ada sejak 100 tahun lalu.”

7. Nikmati otonomi

JK mengingatkan, PDAM itu milik pemda, maka sudah seharusnya pemda mengurus dengan sebaik-baiknya. “Biasakanlah menikmati otonomi. Kalau masih harus mengembalikan masalah anggaran ke pusat, lama-lama itu bukan otonomi namanya.”

Pada saat dialog itu dilakukan, JK sedang mencalonkan diri sebagai presiden 2009-2014. Semboyan JK yang terkenal adalah, “Lebih cepat, lebih baik!”, merepresentasikan karakter beliau yang tegas dan progresif. JK mengantarkan sejumlah terobosan bagi sektor air minum semasa beliau menjabat wapres, baik di era Presiden SBY maupun Jokowi. Tahun ini, JK mengakhiri masa jabatannya sebagai wapres. PERPAMSI dan para anggota akan merindukan perhatian dan kebijaksanaan beliau.  Dwike Riantara