Page 19 - ADART 2018 Revisi final #

Basic HTML Version

6. Para staf sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas adalah karyawan sekretariat
PERPAMSI, mendapatkan gaji/penghasilan yang layak, diangkat dan diberhentikan
berdasarkan ketentuan organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat sesuai
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,
7. Direktur Eksekutif mendapatkan imbal jasa atau penghasilan yang besarnya ditetapkan
oleh Pengurus Pusat,
8. Mekanisme kerja antara Pengurus Pusat dan sekretariat sebagai pelaksana organisasi
diatur dalam peraturan dan/atau pedoman organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus
Pusat,
9. Pengurus Daerah dapat mengangkat Kepala Sekretariat sebagai pelaksana organisasi
yang ketentuannya mengacu pada Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ayat 1 sampai
ayat (8),
10. Dalam rangka pemenuhan pelayanan terhadap anggota, sekretariat Pengurus Daerah
senantiasa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sekretariat Pengurus Pusat.
BAB V
PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH BARU
Pasal 20
Apabila terjadi pemekaran wilayah propinsi yang mengakibatkan pembentukan Pengurus
Daerah baru, maka kepengurusan Pengurus Daerah baru dapat dilakukan setelah
berakhirnya kepengurusan Pengurus Daerah induk dengan syarat jumlah anggota
memenuhi Pasal 14 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
Pasal 21
1. Musyawarah terdiri dari :
a. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat nasional disingkat MAPAMNAS,
b. MAPAMNAS Luar Biasa,
c. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum tingkat Daerah, disingkat MAPAMDA.
2. Rapat Kerja terdiri dari :
a. Rapat Kerja Nasional,
b. Rapat Kerja Pengurus Pusat,
c. Rapat Kerja Terbatas Pengurus Pusat,
d. Rapat Kerja Daerah.
17