FAMILY TREE
PERATURAN PERUNDANGAN SEKTOR AIR MINUM
(65 BUAH)

Undang undang Dasar 1945

Undang-undang: (6)

  1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
  2. Undang undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang
  3. Undang undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  4. Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Sudah Tidak Berlaku)
  5. Undang undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Pengganti)
  6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah: (9)

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-Daerah Otonom, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Sudah Tidak Berlaku)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Pengganti)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum  (Pengganti)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Presiden: (1)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Tambahan Perpres

  1. Perpres No. 185 Tahun 2014 
  2. Perpres No. 38 Tahun 2015
  3. Perpres No. 90 Tahun 2016 


Peraturan Menteri: (33)

  1. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air Minum
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai.
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 Tahun 1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber Sumber air
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan Atau Sumber Air.
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 / PRT / M / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Tarif Air Minum
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010
    Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BADAN LAYANAN UMUM
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 Tahun2006 Tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BADAN LAYANAN UMUM.
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
  21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173/Men.Kes/Per/VIII/1977 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan dengan Kesehatan

    Tambahan Peraturan Menteri
     
  22. Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2016 
  23. Peraturan Menteri PUPR No 19 Tahun 2016
  24. Peraturan Menteri PUPR No 25 Tahun 2016
  25. Peraturan Menteri PUPR No 27 Tahun 2016
  26. Peraturan Menteri PUPR No 36 Tahun 2016
  27. Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 1999
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2006
  31. Peraturan Menteri Dalam Negerai No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
  32. Peraturan Menteri Dalam Negerai No. 70 Tahun 2016 tentang Subsidi Tarif Air Minum
  33. Perarutarn Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Keputusan Menteri: (5)

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor BKT.3/1/38-41 Tahun 1978 tentang Persetujuan Menjadi Anggota IWSA (Internasional Water Supply Association).
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2180/Yankes/Instal/XI/81 Tahun 1981 tentang Pembentukan Team Pengendalian Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pengembangan Lingkungan
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1599 Tahun 1985 tentang Tugas Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Tingkat Propinsi
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistim Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Instruksi Menteri: (4)

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan Yang Berlaku Dalam Rangka Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 690-149 Tahun 1985 tentang Usaha Mengurangi Kehilangan Air Dalam Pengelolaan Air Minum di PDAM
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 690-1523 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Program Opetrasional peningkatan Efisiensi Penmgeloaan PDAM
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk PERUMDA dan PERSERODA

Surat Keputusan Bersama: (5)

  1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 281/KPTS/1978, 160/Tahun 1978, dan 350/KMK.011/1978 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembangunan Proyek Air Minum dengan Bantuan Pemerintah Pusat
  2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 26/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya
  3. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Pedoman Pedoman Organisasi, Sistim Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya Untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum
  4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor KEP-002/MNPPLH/2/1979 Tahun 1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.
  5. Para Pejabat Eselon I; Bappenas, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan Tahun 2003 menanda tangani Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Surat Edaran: (13)

  1. Surat Edaran Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 04/SE/M/Pertamb/71 Tahun 1971 perihal Pengawasan Pemboran Air Tanah
  2. Surat Edaran Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 1409/M.387/SJP/1973 Tahun 1973 perihal Pengawasan Pengelolaan Air Tanah.
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor EKBANG 8/2/43 Tahun 1974 perihal Perusahaan Daerah Air Minum
  4. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Nomor Se/211/79 dan BKT.8/7/41 Tahun 1979 perihal Pembukuan dan Pertangguan Jawaban Waarborgsom/Uang Jaminan Langganan Air Oleh Bendaharawan UUDP.
  5. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S.43/MK.011/1980 Tahun 1980 Perihal Persyaratan PMP Untuk Proyek Air Minum Yang Memperoleh Bantuan Pemerintah.
  6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690-1486/PUOD Tahun 1982 perihal Pencantuman Iuran keanggotaan Perpamsi Dalam Anggaran Belanja PDAM dan Dinas serta Seksi dalam Anggaran Belanja Rutin Pemerintah Daerah
  7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/737/PUOD Tahun 1985 perihal Pengisian Data PDAM per Kwartal.
  8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/1239/PUOD Tahun 1985 perihal Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Bawah Tanah.
  9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/7027/SJ Tahun 1985 perihal Pembebasan PDAM dari kewajiban menyetorkan 60% laba bersih kepada Pemerintah Daerah.
  10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/3377/PUOD Tahun 1985 perihal Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat Pejabat PDAM.
  11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/3671/PUOD Tahun 1985 perihal Pegawai Pemerintah Daerah yang Diperbantukan Pada PDAM
  12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/1908/PUOD Tahun 1990 perihal Prosedur Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi.
  13. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Badan Layanan Air Minum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal: (1)

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Dep. PU, Nomor 01 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pembangunan Pelaksanaan dan Pengelolaan Air Minum

Peraturan lainnya: (4)

  1. Pedoman Pengenalan Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010
  2. Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010
  3. Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Distribusi Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010
  4. Pedoman Penurunan Non Revenue Water (NRW) Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010 (bp).