Menengok Sarana Air Bersih di Kepulauan Seribu

Menengok  Sarana Air Bersih di Kepulauan Seribu

Semenjak ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tahun 2015 lalu, wilayah Kepulauan Seribu semakin ramai dikunjungi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Berbagai sarana dan prasarana penunjung pun dibangun pemerintah, baik itu dermaga, jalan, taman,  termasuk sarana air bersih.

Pulau Untung Jawa adalah salah satu dari gugusan Pulau Seribu. Kawasan ini merupakan salah satu tujuan favorit wisatawan. Pada saat lebaran kemarin, pulau ini menempati urutan teratas kunjungan wisatawan di antara enam keluruhan lain di Kepulauan Seribu yang mencapai 47 ribu wisatawan. Hanya saja, sebagai tujuan wisata bahari, daya dukung sarana dan prasarana, terutama air bersih masih belum optimal.

Ade Slamet, Lurah Pulau Untung Jawa mengeluhkan sarana air bersih yang ada di pulau  dengan luas 40 hektar tersebut. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.400 jiwa, menurut Ade, saat ini kebutuhan air bersih warga belum sepenuhnya tercukupi. Di pulau tersebut, lanjutnya, sebenarnya telah dibangun instalasi air dengan teknologi menyuling air laut atau biasa disebut sea water reverse osmosis (SWRO) dengan kapasitas 2,5 liter per detik atau sekitar 210 meter kubik per hari. Dari instalasi tersebut kemudian dialirkan melalui jaringan perpipaan ke sekitar 300 rumah.

Namun, kata Ade, sejak diresmikan Februari 2017 lalu, operasional dari SWRO tersebut belum optimal. Dari kapasitas yang ada, instalasi tersebut hanya bisa menghasilkan 50 meter kubik per hari. Selain itu jam operasi hanya bisa delapan jam sehari. “Sayang bangunan semegah dan semahal itu tapi tidak optimal. Daripada bikin intalasi semahal itu lebih baik setiap rumah dikasih saja RO sendiri-sendiri,” kata Ade di kantor Kelurahan Pulau Untung Jawa, 12 Agustus 2017 lalu.

Selain itu, lanjut Ade, air yang dihasilkan dari instalasi SWRO tersebut terkadang masih terasa garam. Sehingga masyarakat setempat jarang menggunakaanya untuk air minum. Biasanya warga menggunakannya untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Dengan belum optimalnya SWRO tersebut, masyarakat Pulau Untung Jawa saat ini mengandalkan instalasi lama yang dibangun tahun 2002 lalu yang menggunakan sistem RO dengan air tanah sebagai air bakunya. Hanya saja sistem dengan kapasitas 10 meter kubik per hari tersebut belum disambungkan lewat sistem perpipaan. Warga harus membawa galon untuk mendapatkannya dengan membayar Rp 1.000 atau Rp 2.000 per galon.

Selian itu, untuk kebutuhan air minum sehari-hari, warga juga menggunakan air galon yang didatangkan dari Jakarta dengan harga sekitar Rp 25.000. Beberapa warga juga menampung air hujan untuk kebutuhan menyiram tanaman atau mencuci. “Apalagi kalau musim kemarau tiga bulan berturut-turut, air menjadi asin. Kita gosok gigi saja sampai pakai air mineral,” keluh Ade.

Kebutuhan air warga Pulau Untung Jawa sebenarnya tercukupi, hanya saja warga harus rela mengeluarkan biaya lebih mahal untuk mendapatkan air layak minum. Jika setiap galon (19 liter) masyarakat harus mengeluarkan Rp 2.000, maka untuk kebutuhan 1 meter kubik (1.000 liter) per hari uang yang dikeluarkan sekitar Rp 100 ribu. Sementara itu, tidak jauh dari pulau, layanan air minum di kota Jakarta harga satu meter kubik hanya sekira Rp 7.000 per meter kubik.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat mengakui SWRO yang ada belum optimal. Hal ini dikarenakan SWRO hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemprov DKI Jakarta tersebut belum dilakukan serah terima aset, hanya serah kelola.  Sehingga, sejak diserahkelolakan ke Pemprov DKI Juni lalu, ada beberapa bagian dari sistem SWRO yang tidak bisa dilakukan oleh PAM Jaya. "Kalau ada kerusakan yang sifatnya operasional, PAM Jaya bisa tanggung. Tapi yang sifatnya utama seperti membran untuk menyaring air laut, itu bukan wewenang PAM Jaya untuk menggantinya," kata Erlan.

Menurut Erlan, PAM Jaya sebenarnya bisa saja memaksimalkan kapastitas produksi yang ada. Namun jika terjadi kerusakan pada membran, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR sebagai pemilik aset. “Jika rusak kita tidak bisa ganti, karena itu wewenangnya Kementerian PUPR. Saya khawatir proses penggantiannya lama dan masyarakat justru akan dirugikan,” kata Erlan di Kantor Kelurahan Kepulauan Seribu.

Meski demikian, lanjut Erlan, PAM Jaya saat ini tengah berupaya untuk mengoptimalkan SWRO tersebut. Pihaknya akan berhitung untuk menambah jam operasi dari sebelumnya beroperasai delapan jam per hari bisa sampai 10 -12 jam. “Kita sedang hitung dampak kerusakan yang bisa ditanggung PAM Jaya, minimal bisa 100 meter kubik per hari. Satu bulan ke depan akan kita putuskan,” imbuhnya.

Erlan juga berharap aset SWRO yang nilainya lebih dari Rp 10 miliar tersebut bisa segera diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu maka semua operasional dan juga pergantian suku cadang sepenuhnya menjadi wewenang PAM Jaya. Terkait dengan kualitas air yang dihasilkan, lanjut Erlan, air keluaran dari SWRO tersebut telah memenuhi standar dari Kemenkes. Dari standar TDS maksimal 500, air hasil SWRO memilki TDS 385. Jika dibandingkan dengan pengolahan dari sumber air baku dari air permukaan secara kualitas memang di bawahnya.

Terkait dengan pelayanan di Pulau Seribu, PAM Jaya saat ini memang belum optimal dalam mensuplai kebutuhan air bersih. Menurut Erlan, dari sektiar 11 pulau di Kepulauan Seribu kira-kira membutuhkan air bersih sebanyak 100 meter kubik per hari. Meskipun demikian, pihaknya saat ini tengah membuat kajian untuk menyalurkan air ke kepulauan seribu agar lebih efisien dan murah selain dengan membangun SWRO. “Kita punya konsep nantinya akan kita drop saja dengan semacam kapal angkut air yang setiap hari mondar-mondari ke pulau. Ini sedang kita kaji dan hitung,” katanya.

Kepulauan Seribu saat ini memang masuk dalam wilyah layanan Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya. Saat ini layanan air PAM Jaya melalui dua operatornya PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya telah mencapai 60 persen. (Dvt)

Comments

Berita Lainnya: