DPD DKI Gelar Seminar untuk Perkuat Sinergitas SPAM

DPD DKI Gelar Seminar untuk Perkuat Sinergitas SPAM

Pasca pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA, dinamika pengelolaan air minum cukup meningkat. Dalam rangka mensinergikan seluruh stakeholder air minum, PERPAMSI DPD DKI Jakarta menyelenggarakan seminar  dengan  mengangkat tema “Bersinergi Demi Air” di Jakarta, 22-23 September 2016.

Dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seminar yang bekerja sama dengan DPP PERPAMSI, diikuti oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari direksi PDAM, dewan pengawas, anggota dewan, perwakilan pemerintah daerah, serta mitra swasta. Dalam sambutannya, Mendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian besar pentingnya air bagi kehidupan dan juga hak rakyat atas air.

Menurut Tjahjo, esensi dari distribusi air adalah memberikan kapastian terhadap kualitaas, kuantitas, kontinuitas air kepada masyarakat. Untuk itu, ia berharap ada perubahan cara pandang air ataupun sumber air bukan lagi sebagai pemisah antara daerah maupun antar kota tetapi sebagai perekat dan penyatuan bangsa Indonesia.

“Sinergi antara BUMD dan BUMN seperti PAM Jaya dengan PT Jasa Tirta, ataupun BUMD Air  Kabupaten Tangerang dengan Jakarta adalah contoh bagus dan perlu ditingkatkan,” kata Tjahjo saat membuka acara.

Menurut Mendagri, dalam rangka mendukung pengelolaan air minum dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pihaknya telah mengeluarkan tiga peraturan. Yaitu, Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 yang mengatur penyelesaian utang  PDAM, Permendagri Negeri Nomor 70 Tahun 2016 yang mengatur subsidi untuk tarif air minum, dan Permendgri Nomor 71 Tahun 2016 yang mengatur perhitungan dan penetapan tarif air minum.

Ketua PERPAMSI DPD DKI Jakarta Erlan Hidayat mengatakan, ada tiga pokok bahasan yang dibicarakan dalam seminar tersebut, yaitu pemetaan pemangku kepentingan SDA dan SPAM,  tantangan PDAM dan dukungan pemangku kepentingan dalam penyediaan air bersih yang berkualitas dan terjangkau, serta inisiatif strategis dalam sistem penyedian air minum sehingga pemenuhan mandat PDAM dapat dilakukan lebih baik.

Menurut Erlan, PDAM adalah pemegang mandat utama untuk penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ukuran yang saat ini ditetapkan adalah tercapainya cakupan layanan air bersih 100 persen di 2019. Karenanya, perlu bagi PDAM untuk mendapatkan kepastian dan juga dukungan dari semua pihak.  “Hasil seminar ini akan dijadikan policy paper yang akan disampaikan kepada pembuat kebijakan dan segenap pemangku kepentingan SDA dan SPAM,” kata Erlan dalam sambutannya.

Acara selama dua hari tersebut menghadirkan beberapa narasumber  diantaranya, Tirta Hidayat dari Sekretariat Wakil Presiden, Mohammad Zainal Fatah dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Novry Gregory dari Badan Pemeriksa Keuangan, Faisal Basri selaku Pengamat Ekonomi, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, serta Haryadi Priyohutomo selaku penggiat PDAM. Pada hari kedua hadir motivator dan penggerak kegiatan wirausaha Rhenald Kasali. (Dvt)

Comments

Berita Lainnya: