Diskusi Publik FAA PMI

Diskusi Publik FAA PMI

Di saat pemerintah mencanangkan akses universal, tantangan besar masih menganga. Mulai dari regulasi, konservasi, hingga pengelolaan DAS. 

Tak bisa dimungkiri, akses rakyat atas air bersih/air minum di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Untuk itulah, Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air warga secara menyeluruh dan berkelanjutan. Desakan itu disuarakan FAA PPMI dalam sebuah diskusi publik yang mengambil tema “Memajukan Hak Rakyat atas Air untuk Pembangunan Berkelanjutan,” di Plaza Festival, Jakarta Selatan, Minggu (22/11).

Menurut Presidium FAA PPMI Mustakim, polemik ini muncul karena pengelolaan air yang keliru. Pengelolaan air telah mengabaikan prinsip bahwa air adalah hak universal (hak asasi manusia) dari warga negara. “Sejatinya terpenuhinya akses terhadap air adalah hak asasi warga negara,” kata Mustakim, dalam tulisan pengantar diskusi.

Direktur Eksekutif PERPAMSI Subekti sebagai salah satu pembicara dalam diskusi publik tersebut, tak menampik kenyataan itu. Malahan, ia tak segan mengungkap bahwa Indonesia menjadi negara dengan pelayanan air minum terburuk di ASEAN. Akan tetapi, kondisi tersebut bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada banyak faktor yang mempengaruhi rumitnya persoalan air minum. Masalah regulasi, misalnya, kita tidak mempunyai satu badan tersendiri yang mengatur SDA dari hulu sampai ke hilir. “Akibatnya, ya, terjadi tumpang tindih dan tarik-menarik kepentingan. Ibaratnya, air ini seperti gadis cantik yang dipacari banyak orang tanpa ada satu pun yang mau menikahi,” ujar Subekti.

Masalah lain dikemukakan Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Basah Hernowo. Menurutnya, masalah belum optimalnya akses universal air minum/air bersih disebabkan oleh keterbatasan air baku yang masuk kategori green water. Green water yang tersedia di Indonesia saat ini sudah sangat terbatas, yakni sekitar 35 persen saja, sedangkan sisanya adalah blue water. Padahal, idealnya green water ada di kisaran 65 persen dibanding blue water.

Kita harus jujur, lanjut Basah, kondisi itu terjadi karena konsep tata ruang kita tidak pernah mendukung konservasi air karena lebih mementingkan desakan pasar. “Iya, kan? Daerah-daerah yang seharusnya menjadi lahan konservasi sekarang sudah habis dipakai perumahan dan bangunan-bangunan lainnya. Sayangnya kondisi itu tidak pernah benar-benar disadari. Kita membutuhkan air, tapi tak pernah bicara mengenai bagaimana air terbentuk. Padahal, di situlah pentingnya agar semua sadar akan konservasi air,” ujar Basah.

Sementara Wakil Ketua Forum DAS Nasional Naik Sinukaban menambahkan, minimnya kesadaran akan konservasi air diperparah oleh pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang tidak benar atau tidak rasional. “Mengapa pengelolaan DAS menjadi sangat penting. Pertama, DAS adalah bagian utama lanskap pengadaan/penyediaan air. Kedua, pengelolaan DAS merupakan kegiatan utama konservasi sumber daya air. Ketiga, konservasi tanah dan air dalam pengelolaan DAS merupakan kegiatan penting utama dalam konservasi sumber daya air,” urai lelaki yang akrab disapa Prof. Sinu.

Prof. Sinu mengingatkan, jika kita tidak segera memperbaiki pengelolaan DAS dengan benar, masalah bukan hanya sulitnya akses air bersih. Lebih dari itu, jangan heran kalau bencana hidrologi—seperti banjir, longsor, banjir bandang—bukannya hilang tapi semakin sering. Pada akhirnya, kita semestinya tidak hanya menuntut hak atas air tetapi juga mengembalikan hak air pada tempat dan kebutuhan mereka yang semestinya. (Dvt)

 

Comments

Berita Lainnya: