PDAM Se-Kaltara Ingin Membentuk DPD PERPAMSI

PDAM Se-Kaltara Ingin Membentuk DPD PERPAMSI

Selain birokrasi yang simpel, komunikasi antara PDAM satu dengan lainnya dapat membantu mempercepat perbaikan bidang pelayanan air minum. Dalam konteks inilah kehadiran Dewan Pengurus Daerah PERPAMSI dibutuhkan.

Sebanyak tiga perwakilan—dari yang direncanakan empat orang—dari PDAM-PDAM di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyambangi Graha PERPAMSI Jakarta, Selasa (9/6). Ketiga delegasi yang terdiri dari Direktur PDAM Kabupaten Bulungan Nuh Galeba, Direktur PDAM Kabupaten Malinau Saiful Bahri, dan Direktur PDAM Kota Tarakan Ilham diterima oleh Direktur Eksekutif PERPAMSI Subekti, didampingi Kepala Biro Diklat PERPAMSI Dwike Riantara.

Dalam kesempatan itu, ketiga delegasi berkonsultasi mengenai kemungkinan dibentuknya PERPAMSI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) baru yang menaungi PDAM di wilayah Provinsi Kaltara. “Usulan ini didorong oleh keinginan untuk mempersingkat birokrasi, karena sejauh ini kami masih bergabung dengan PERPAMSI DPD Kalimantan Timur. Hal ini juga merupakan amanat dari Bapak Gubernur,” ujar Nuh Galeba.

Saiful Bahri menambahkan, dengan dibentuknya DPD di wilayah Kaltara, diharapkan komunikasi antar-PDAM pun akan lebih mudah dan efektif. Dengan demikian, nantinya akan lebih mudah lagi dalam mendorong kemajuan PDAM-PDAM di wilayah Kaltara. Saat ini, untuk mewadahi kepentingan bersama PDAM di wilayah Kaltara, sudah berdiri sekretariat bersama yang berada di Tarakan.

Sebagai provonsi termuda di wilayah NKRI, Kaltara baru memiliki lima PDAM, yakni PDAM Kota Tarakan, PDAM Kabupaten Bulungan, PDAM Kabupaten Malinau, PDAM Kabupaten Nunukan, dan PDAM Kabupaten Tana Tidung. Namun, dalam waktu dekat kelima PDAM ini rencananya akan dimekarkan menjadi sembilan PDAM, mengikuti rencana pemekaran pemerintahan. Karena itu, usulan pembentukan DPD baru di wilayah Kaltara menjadi penting untuk menyiapkan pemekaran wilayah tersebut.

Direktur Eksekutif PERPAMSI Subekti menyambut baik usulan pembentukan PERPAMSI DPD Provinsi Kaltara. Namun, untuk merealisasikan usulan tersebut perlu melewati sejumlah tahapan hingga akhirnya disetujui dan diresmikan. “Kami akan menggodoknya bersama-sama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP). Terpenting sejumlah syarat dan administrasi sudah dilengkapi, dan mudah-mudahan dalam Mapam mendatang sudah dapat diresmikan,” ujar Subekti. (RS)

Comments

Berita Lainnya: