Komitmen Pemda Terkait Pendanaan Air Minum Masih Rendah

Komitmen Pemda Terkait Pendanaan Air Minum Masih Rendah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanahkan untuk pencapaian 100% akses aman air minum di tahun 2019.  Namun target tersebut masih dihadapkan beberapa tantangan, salah satunya adalah rendahnya komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pendanaan air minum. Pasalnya, Pemda hanya memberikan 0,04% dari total APBD untuk sektor air minum.

Hal tersebut diungkapkan Anggota BPPSPAM M. Aulawi Dzin Nun saat membuka Workshop Dalam Rangka Peningkatan Kinerja PDAM di Jakarta, Rabu (06/05/2015).

"Komitmen Pemda menjadi tantangan tersendiri, karena berdasarkan data dari Ditjen Cipta Karya untuk mencapai target 100% akses aman air minum dibutuhkan total anggaran mencapai Rp. 250 Triliun. Dana tersebut diharapkan dari beberapa pihak, salah satunya dari Pemda melalui APBD yaitu sekitar 48% atau Rp. 121,5 Triliun," kata Aulawi.

Selain menyediakan anggaran untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), komitmen Pemda juga harus diwujudkan melalui Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada).

“Jadi komitmen penyediaan air minum itu tidak hanya terjadi pada saat kampanye pemilihan Kepala Daerah tapi harus direalisasikan. Pemda perlu punya perencanaan dan menyusun Jasktrada. Itu merupakan perwujudan komitmen Pemda,” tutur Aulawi.

Sementara Anggota BPPSPAM Syaiful menambahkan, memberikan layanan air minum kepada masyarakat tidak terlepas dari peran PDAM, maka PDAM perlu meningkatkan  kinerjanya terutama dari segi manajemennya.

"Persoalan utama PDAM ada pada manajemennya. Untuk itu, Direksi PDAM harus punya jiwaentrepreneurship sehingga dapat memiliki inovasi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi PDAM,” kata Syaiful.

Selain itu menurutnya, PDAM dapat meningkatkan kinerjanya bila melakukan beberapa hal seperti memiliki hubungan baik dengan pelanggan, memperbaiki sistem penagihan, menurunkan tingkat kehilangan air atau NRW, penggantian meter air pelanggan secara teratur, penerapan tarif Full Cost Recovery (FCR),  reklasifikasi pelanggan dan melakukan capacity building.

Kegiatan ini diikuti sekitar 11 PDAM dari beberapa daerah seperti PDAM Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan  Provinsi Sulawesi Tengah, dan PDAM Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.  (Hen-BPPSPAM)

Comments

Berita Lainnya: